Ketua MK Dr. Anwar Usman Beri Kuliah Umum di FH Undana

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia (RI), Dr. H. Anwar Usman Datuak Rajo Alam Batuah, Karaeng Makulle Galesong, SH., MH memberi kuliah Umum tentang Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi di Universitas Nusa Cendana (Undana). Kuliah umum tersebut dilaksanakan atas kerjasama MK dengan Fakultas Hukum Undana.

Selain memberi kuliah umum, orang nomor satu MK tersebut juga meresmikan fasilitas Smart Boart Mini Court Room (SBMCR) atau papan pintar ruang pengadilan mini di Gedung Dekanat FH Undana, Sabtu (13/11/2021).

Hadir, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Ir. Jalaludin, M. Si, Dekan FH Undana, Dr. Reny Rebeca Masu, MH, beserta jajaran, para dosen serta para mahasiswa FH Undana.

WR II, Ir. Jalaludin, M.Si dalam sambutannya mengaku tidak menyangka Ketua MK bisa mengunjungi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya Fakultas HukumUndana.  Karena itu, ia menyampaikan selamat datang di NTT, khususnya di FH Undana. Ia menjelaskan, Undana merupakan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) pertama yang ada di NTT, selain Unimor yang sebelumnya berada di Timor Leste.

Ketua MK Dr. Anwar usman ketika menggunting pita fasilias mini court FH Undana disaksikan WR II Undana, Ir. Jalaludin, M.SI, Dekan FH Undana, Dr. Renny Masu dan jajarannya di Gedung Dekanat FK Undana, Sabtu (13/11/2021).

Undana, lanjut WR II, saat ini memiliki mahasiswa kurang dari 32 ribu orang. Berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) baru Undana, Undana segera memiliki 9 (sembilan) fakultas dari sebelumnya, yakni 11 (sebelas) fakultas. Kendati demikian, ia memuji FH Undana, karena saat ini menjadi fakultas favorit bagi mahasiswa baru. “Saya perlu laporkan kepada Ketua MK bahwa peminat paling banyak di Undana, salah satunya adalah FH Undana. Setiap tahun kami harus menolak sejumlah calon mahasiswa,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, ia juga Dosen Fakultas Peternakan Undana itu pun menyentil soal kewenangan MK dalam memutuskan sengketa pemilu. Menurutnya, nama MK kerap menghiasi media terkait sengketa pemilu. Sementara, kewenangan lainnya, belum diketahui masyarakat pada umumnya.

Sementara, Ketua MK Dr. Anwar dalam kuliah umum tersebut memberi semangat dan inspirasi bagi para mahasiswa dan dosen Undana agar bercita-cita menjadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Jika memiliki cita-cita demikian, lanjut Dr. Anwar, harus diikuti dengan iktiar dan kerja keras. Ketika meresmikan fasilitas SBMCR, Ketua MK, Dr. Anwar berharap fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara baik, termasuk untuk memantau aktivitas persidangan di MK.

Ia mengaku, karir pertama menjadi hakim di Pengadilan Negeri (PN) Atambua telah menjadi batu loncatan baginya untuk menduduki jabatan sebagai Ketua MK. “Kalau saya tidak meniti karir di NTT, mungkin saya tidak pernah menjadi Hakim dan Ketua MK. Mimpi pun mungkin tidak pernah,” ujarnya. “Jadi ini sejarah perjalanan karir saya. Semua Hakim di Atambua, tidak pernah lebih dari tiga tahun bertugas, tapi saya menikmati, saya pasrah kepada Tuhan yang maha kuasa. Akhirnya saya hampir 6 tahun di Atambua,” sambungnya.

Ia mengisahkan, berawal dari Atambua, ia kemudian ditarik menjadi Hakim Agung dengan jabatan eselon dua, kemudian menjadi eselon satu. Kala itu, ia ditawari untuk menjadi Hakim MK. “Kalimat saya, saya masih ingat. Apapun putusan bapak/ibu, itulah keputusan Allah yang terbaik untuk saya. Padahal saya tidak berniat sebenarnya, ya itulah kalau Tuhan berkenan,” ungkapnya.

Kepemimpinannya sebagai Ketua MK, menurutnya, akan tercatat dalam sejarah, karena berdasarkan aturan Undang-Undang yang baru, ia masih memiliki kesempatan sekali lagi untuk menjadi Ketua MK satu periode.
“Beruntunglah anak-anak yang kuliah FH. Satu-satunya lulusan yang boleh bekerja di semua lembaga,yaitu Sarjana Hukum,” ujarnya.

Dalam paparannya, Ketua MK membahas sejumlah kewenangan MK. Ia menyatakan, MK berwenang memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD RI tahun 1945, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

“Sekarang kita pikir, apa yang tiak diatur oleh UU tentang kehidupan berbangsa dan negara. Semua diatur, itulah konsekuensi jadi negara hukum yang demokratis, atau negara demokrasi berdasarkan hukum. Ini sesuai dengan amanat pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Kemudian diperkuat lagi oleh ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi, kita negara hukum berdasarkan demokrasi atau negara demokrasi berdasarkan hukum,” paparnya.

“Kalau hanya negara hukum, maka negara bisa jadi otoriter, negara yang berdasar kekuasan belaka. Sebaliknya, kalau hanya menonjolkan negara demokrasi, maka akan terjadi chaos dimana-mana, karena (masing-masing pihak) ingin memepertanahkan kekuasan,”sambung Ketua MK. Ketika terjadi pemilu, misalnya, semua mata tertuju pada MK, karena tedapat sengketa pemilu. Dan, terjadi saling tuding, cemooh dan fitnah. “Tetapi mereka lupa bahwa yang diadili dalam sidang itu bukan isu, tuduhan atau fitnah, tetapi fakta,” ungkapnya.

Pihaknya pada kesempatan tersebut, memuji Socrates yang 300 tahun lalu memilih dihukum, ketimbang dibebaskan. Karena, ia lebih memilih mempertahankan prinsip-prinsip kebenaran dan hak asasinya untuk mengeluarkan pendapat. Menurutnya, Undang-Undang di Indonesia, harus demikian. Pada prinsipnya harus melindungi hak konstitusional warga negara. (rfl)

Author

Editor LP2M

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Comments are closed.