OPINI PUBLIK : Parpol Marak Pungut Setoran; Penegak Hukum Diminta Kawal Pilkada NTT

Parpol Marak Pungut Setoran; Penegak Hukum Diminta Kawal Pilkada NTT

Undang-undang mengamanatkan bahwa, partai politik (parpol) atau koalisi gabungan parpol dilarang untuk menerima imbalan dalam bentuk apapun kepada bakal calon kepala daerah (Cagub/Cawagub, Cabup/Cawabup, dan Cawalkot/Cawalkot) saat Pilkada serentak 2024.

Namun, secara vurgar parpol-parpol mengakui mematok harga tertentu dalam proses menuju Pilkada Serentak  27 November mendatang.

Dengan fakta ini, aparat penegak hukum (APH) dan masyarakat sipil harus mengawal Pilkada agar berjalan tanpa transaksi politik.

Penegasan ini disampaikan Koordinator Pusat Legislative Drafting dan Antikorupsi Undana Darius Mauritsius kepada victorynews.id, Jumat  (7/6/2024) menanggapi maraknya mahar politik yang diterapkan sejumlah Parpol di NTT dengan dalih biaya administrasi pendaftaran.

Darius menjelaskan, dalam ketentuan Hukum, Mahar Politik diatur dalam Pasal 47 UU No1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan, Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

“Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota,” tegas Darius.

Jika terbukti menerima imbalan, kata Darius, Parpol atau gabungan Parpol dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama, namun larangan itu menunggu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam realitas praktek di lapangan, ditemukan masih banyak partai politik melakukan pungutan terhadap Cakada dengan berbagai alasan.

Misalnya pengurusan administrasi, survey dan lain sebagainya sehingga terdapat cela ataukah kekosongan hukum.

“Biaya/cost yang tinggi juga berdampak pada proses penyelenggaraan pemerintahan nantinya, karena hampir dipastikan bahwa akan terjadi praktik yang dilakukan untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan dalam proses pilkada tersebut,” ujarnya.

Menurut Darius, penegak hukum dan masyarakat sipil haruslah mulai bekerja untuk mengawasi Partai-Partai politi yang melakukan tindakan menerima imbalan dalam bentuk apapun untuk dilakukan penegakan hukum. “Pembuat peraturan haruslah memberikan penjelasan atau menguraikan tentang tindakan-tindakan yang mana¬† termasuk menerima imbalan dalam bentuk apapun pada pasal 47 tersebut, ” bebernya.

Sumber Artikel : https://www.victorynews.id/ntt/33112869105/parpol-marak-pungut-setoran-penegak-hukum-diminta-kawal-pilkada-ntt

Comments are closed.